SEMUA NEGARA DI DUNIA INI ADALAH NEGARA HUKUM

Faktanya, tak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak memiliki tata aturan hukum yang diberlakukan bagi masyarakatnya. Itu artinya bahwa setiap negara adalah negara hukum. Lalu apa yang selalu diserukan oleh kalangan politisi dan akademisi agar negara ini menjadi negara hukum? Seringkali pernyataan mereka dilatarbelakangi oleh fakta bahwa adanya segelintir elit politik yang menyalahgunakan wewenang hukum, pelaku korupsi yang terbebas dari jeratan hukum karena kedekatan dengan penguasa, penegak hukum yang korup sehingga tidak menegakkan hukum dengan semestinya. Fakta-fakta seperti itulah kadang yang memunculkan pernyataan dari beberapa kalangan bahwa negara ini negara hukum yang artinya hukum harus ditegakkan tanpa campur tangan elit penguasa dan tunduk pada kepentingan uang dan kekuasaan.

Apa yang menjadi harapan dari beberapa kalangan tersebut bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan campur tangan ring satu kekuasaan adalah akibat dari pola pikir yang didasari pada kekaguman akan konsep trias politika yang memisahkan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Penegakan hukum yang merupakan ranah yudikatif tak boleh dipengaruhi oleh legislatif sebagai lembaga penyusun hukum dan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan. Dan lagi-lagi teori trias politika muncul dari sikap traumatis para filusuf dan politisi abad pertengahan karena kenangan buruk hidup dalam naungan tirani Raja Perancis dan Gereja waktu itu yang sangat berkuasa, bahkan terkenal semboyan pada waktu itu bahwa perkataan raja adalah hukum. Sehingga untuk mencegah terjadinya absolutisme kekuasaan pada individu tertentu dikonseplah Trias Politika ini. Trias politika juga menghendaki agar tidak ada lagi wewenang agamawan untuk ambil bagian dalam pengaturan dan pengurusan negara. Mereka hanya diberi tempat di gereja mereka sebagai pelaksana ritual-ritual keagamaan, dengan ini maka lahirlah sekulerisme yang melanda hampir seluruh Eropa dan menyebar hingga ke seluruh dunia sampai sekarang akibat adanya imperialisme dan kolonialisme yang selain membawa misi penyebaran agama nasrani juga membawa misi sekulerisasi dunia, terutama Asia dan Afrika yang kala itu masih tumbuh subur kekuasaan-kekuasaan Islam yang menerapkan aturan Syariat Islam sebagai Undang-undanga negara.

Jadi, saya tegaskan lagi bahwa hari ini pun seluruh negara di dunia ini adalah negara hukum. Bahkan kalaupun itu adalah negara kerajaan absolut seperti Arab Saudi ataupun Kerajaan Parlementer seperti Inggris dan Jepang. Setiap negara pasti memiliki undang-undang dan tata aturan untuk mengatur masyarakat dan aktifitas kenegaraannnya bahkan aturan international yang disepakati oleh beberapa negara. Walaupun terjadi berbagai permasalahan dalam hal penegakannya.

Lalu apa yang layak dipermasalahkan tentang hukum ini? Yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat seharusnya bukanlah penegakan hukumnya yang tidak ideal atau lembaga peradilan dan pemerintahan yang korup saja. Seharusnya yang menjadi perhatian utama adalah bahwa hukumnya sendiri. Betul bahwa semua negara adalah negara hukum karena memiliki konstitusi dan tata aturan hukum, bahkan kitab hukum misal KUHP di Indonesia. Tapi yang menjadi permasalahan seharusnya adalah apakah hukum itu merupakan hukum yang bersumber dari Aturan Allah atau Syariat Islam atau tidak. Itu yang seharusnya dipermasalahkan. Bukan hanya malah sibuk mempermasalahkan penegakan hukum yang tidak tegas dan pilih kasih, ataukah hukum yang bisa dibeli ataukah lembaga peradilan yang korup.

Apabila ada seorang hakim kemudian ia terkenal jujur dan tegas tanpa berpihak dalam menegakkan hukum, dan ketika ia hendak memutuskan hukum terhadap pelaku pembunuhan, ia  mengacu penetapan hukumnya pada KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diadopsi dari Kitab Pidana Hindia Belanda tahun 1913 Masehi, apakah lantas bisa dikatakan bahwa hakim tersebut telah berbuat benar?

Bagi seorang muslim yang berpikir jernih dan menyandarkan pola pikirnya dengan standar Islam jelas bahwa hakim tersebut telah berbuat keliru meskipun telah menetapkan keputusan yang tepat sesuai hukum yang berlaku. Dimana letak kesalahannya? Kesalahannya adalah karena ia tidak mengacu ketetapan atau keputusannya pada Hukum Allah.

 

Agus Niamilah

Pandeglang, 12 Juli 2012

About kasatrianstks

Kami berjuang untuk Allah dan RasulNya. Darah kami adalah darah kaum muslimin, jiwa kami rindu syahid di Jalan Ilahi...Allahu Akbar...

Posted on 12 July 2012, in Dakwah, Dirasatul Islamiyyah, Opini, Suara Kami and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s